DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD), Teuku Alfian, yang akrab disapa Ampon T, angkat bicara soal hilangnya barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan politik uang yang terjadi di Banda Aceh. Ia menyebut, kejadian ini tak bisa dianggap remeh, sebab bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai akal sehat dan kewarasan publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., menyampaikan kritik keras dan respons hukum tegas terhadap kasus yang sedang disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penanganan laporan dugaan politik uang oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025, menguak fakta mengejutkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18 juta yang disita dalam kasus dugaan politik uang Pilkada Banda Aceh 2024 dinyatakan hilang. Fakta ini terungkap saat pemeriksaan terhadap eks Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh berlangsung di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut politik uang selalu menjadi masalah serius dalam gelaran pemilu dan pemilihan, termasuk dalam gelaran Pemilihan 2024. Meski demikian, masalah daftar pemilih dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) cenderung menurun pada pesta demokrasi terakhir.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak jajaran Bawaslu untuk menciptakan Pemilu 2029 menjadi lebih baik melalui penguatan demokrasi. Menurutnya, penguatan demokrasi adalah tugas wajib Bawaslu yang harus dilakukan saat masa non-tahapan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa nomor urut 3, Mahdi-Nurzahri, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada Serentak 2024. Gugatan tersebut menyasar pasangan calon nomor urut 2, Jeffy Sentana S Putra-M Haikal Alfisyahrin.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen resmi melimpahkan berkas perkara dugaan money politic atau politik uang atas nama terdakwa S ke Pengadilan Negeri (PN) Bireuen pada Jumat (20/12/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Calon Wakil Wali Kota Langsa nomor urut 3, Nurzahri, mengungkap dugaan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pasangan nomor urut 2, Jeffry Sentana-Haikal Alfisyahrin dalam Pilkada Langsa 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Koalisi Rakyat Menggugat, Yulindawati, melontarkan tuduhan serius terhadap Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh terkait dugaan praktik politik uang dalam Pilkada Kota Banda Aceh 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Koalisi Rakyat Menggugat, Yulindawati, mendesak agar Panwaslih Kota Banda Aceh segera mendiskualifikasi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Illiza dan Afdhal, yang diduga terlibat dalam praktik politik uang pada malam sebelum pencoblosan, 27 November 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM Aceh menilai bahwa proses demokrasi saat ini tidak berjalan baik-baik saja.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Transisi demokrasi di Indonesia memasuki 25 tahun telah menyelenggarakan pemilu dan pilkada sebanyak lima kali. Keberhasilan suatu negara mengakhiri transisi dari sistem politik otoritarian ke demokrasi sangat ditentukan oleh konsolidasi demokrasi. Pada tahap yang sangat menentukan ini, adalah bagaimana membangun pelembagaan politik. Yaitu, membuat sejumlah regulasi atau Undang-Undang lembaga-lembaga politik demokrasi mulai dari lembaga Pemilu, Partai Politik, Parlemen.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sejumlah terduga pelaku Money Politik atau orang yang membagi-bagikan uang dengan menyuruh memilih kandidat tertentu pada masa tenang jelang hari pencoblosan pada Pilkada Bireuen Tahun 2024 yang terjadi pada hari Selasa,(26/11/2024), di berbagai tempat seperti di Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial NAZ (35) digiring oleh masyarakat kantor Panwaslih karena kedapatan membagi-bagikan uang kepada pemilih.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntas dugaan kasus politik uang yang terjadi di Kota Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi sipil pemantau pilkada Aceh (KSPP) mengapresiasi kinerja Panwaslih Banda Aceh yang sudah melakukan penindakan tangkap tangan terhadap pelaku politik uang di Kota Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - KAMMI Banda Aceh mengapresiasi kinerja Panwaslih Kota Banda Aceh dalam hal penanganan money politic atau politik uang pada pilkada 2024. Hal ini disampaikan ketua umum KAMMI Banda Aceh, Khairul Rahmad, S.Ag, Rabu (27/11/2024) di Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, H. Iskandar A Gani, mengingatkan ancaman politik uang atau money politic yang berpotensi terjadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurutnya, praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam asas pemilu yang jujur dan adil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembangunan Rumah Sakit (RS) vertikal di Aceh dinilai sangat krusial menurut Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Aceh, Dr dr Azharuddin SpOT, K-Spine FICS. Dia menegaskan konsep RS vertikal merupakan solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan pendanaan infrastruktur kesehatan di daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dugaan praktik politik uang di wilayah Banda Aceh. Penangkapan dilakukan Selasa malam, 26 November, setelah menerima laporan masyarakat mengenai kegiatan mencurigakan yang diduga bertujuan memengaruhi pilihan pemilih.